Ekonomi Kesejahteraan Amartya Sen dan Adam Smith

Menurut catatan sejarah kontemporer, teori pembangunan ekonomi dianggap lahir berkat karya-karya dari Adam Smith. Oleh karena itulah Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi dunia. Dua buku Adam Smith yang terkemuka adalah “Theory of Moral Sentiments”. Dalam buku ini, Smith berpendapat kalau simpati dibutuhkan untuk mencapai hasil yang secara sosial menguntungkan. Keadilan merupakan kondisi yang dibutuhkan. Akan tetapi dalam buku selanjutnya yang berjudul “An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776)”. Adam Smith seolah-olah mengemukakan pendapat yang bersebrangan dengan buku pertamanya. 

Menurut para pakar, buku “The Wealth of Nations” Adam Smith dianggap meletakan dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Sehinga Adam Smith dianggap sebagai salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Dalam buku tersebut, menurut Adam Smith "Tiap orang cenderung mencari keuntungan untuk dirinya, tetapi dia dituntun oleh tangan gaib untuk mencapai tujuan akhir yang bukan menjadi bagian keinginannya. Dengan jalan mengejar kepentingan dirinya sendiri dia sering memajukan masyarakat lebih efektif dibanding jika dia betul-betul bermaksud memajukannya". Dalam perkembanganya, dua karya Adam Smith diatas dikaji secara terpisah. Dibuat seolah-olah saling bertentangan satu sama lain, sehingga lahirlah kesenjangan yang sangat sulit ditutup. 

Fenomena Empiris dan Forecasting Dari Film Dokumenter “An Inconvenient Truth” Karya Al Gore

Beberapa dekade ini di sadari atau tidak telah terjadi peningkatan suhu udara dunia sebagai akibat pemanasan global (global warming). Pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil (BBF) dan kegiatan alih-guna lahan. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas-gas yang makin lama makin banyak jumlahnya di atmosfer. Gas-gas tersebut di antaranya adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida (N2O).  

Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang panjang atau radiasi balik yang dipancarkan bumi bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi meningkat. Berada di bumi yang diliputi gas-gas tersebut bagaikan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibandingkan suhu udara di luarnya. Oleh karena itu, gas-gas tersebut dinamakan gas rumahkaca dan pengaruh yang ditimbulkan dikenal dengan nama efek rumahkaca yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim serta rentetan dampak lain di planet bumi.

Pemanasan global sangat berdampak di dalam kehidupan manusia di segala bidang, seperti kesehatan, makanan dan berbagai sapek lainnya. Dampak pemanasan global bukan hanya akan berdampak terhadap manusia namun juga terhadap satwa liar. Pemanasan global juga akan mengancam kelestarian dari 300 spesies yang masuk dalam daftar terancam punah. Dampak terbesar terhadap satwa akibat pemanasan global adalah terhadap satwa laut.[1]

Menekan Angka Kemiskinan Dengan Bantuan Langsung Tunai : Sebuah Solusi Atau Analgesik?

Dengan naiknya harga minyak dunia akibat persediaan minyak yang terus menipis dan konspirasi politik di baliknya akhirnya pemerintah indonesia mengambil jalan keluar untuk menaikan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi BBM di pasaran. Kebijakan ini dipilih oleh pemerintah untuk mengamankan APBN tahun 2009 yang akan mengalami defisit yang cukup banyak apabila alokasi di sektor subsidi BBM di tambah.

Pemerintah mengambil solusi praktis untuk meredam gejolak sosial akibat naiknya BBM yang memiliki “multiplying effect” kepada kenaikan berbagai jenis kebutuhan pokok dan barang-barang komoditi di pasaran dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan di seluruh indonesia. Kebijakan BLT ini digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen pengendali untuk menekan laju angka kemiskinan masyarakat akibat naiknya harga barang. Kucuran dana BLT dari pemerintah sekitar Rp 52 triliun untuk satu tahun ke depan, sedangkan penduduk yang masuk ke dalam kateggori penerima BLT ada sekitar 14 juta penduduk.

Secara rasional sebagai manusia yang membutuhkan uang untuk mencukupi segala kebutuhannya sehari-hari, masyarakat umumnya mau menerima Bantuan Langsung Tunai berupa uang senilai Rp. 300.000,-/3 bulan tersebut. Walaupun mereka harus berantri berdesakan di Kantor Pos sebagai instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan BLT kepada masyarakat dengan kategori miskin. Dalam implementasi kebijakan BLT ini pada umumnya banyak mengalami masalah baik itu berupa masalah dalam strategi implementasi ataupun masalah sosial di masyarakat yang timbul.

Mengejar Swasembada Pangan di Era Demokrasi: Mungkinkah?

"... Di jaman demokrasi, pemerintah tidak bisa memaksa petani untuk mengejar target swasembada beras seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru...".

Jum’at 23 September 2011 lalu, melalui sebuah wawancara dengan Metro TV, ketua HKTI mengungkapkan bahwa 60% bahan pangan Indonesia adalah hasil import dari luar negeri. Biaya untuk mengimport bahan pangan tersebut jumlahnya berbanding terbalik dengan defisa total Indonesia yang relative lebih kecil. Dengan kata lain, Indonesia akan mengalami dampak negatif apabila Indonesia terus-terusan membeli bahan pangan dari luar negeri.

Kebijakan pertanian pemerintah selalu menjadi kambing-hitam. Bagaimana tidak, di Negara yang notabene adalah Negara agraris yang kaya akan sumberdaya pertanian ini ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan setengah dari kebutuhan pangan dalam negeri pun tidak dapat tercukupi dengan baik.

Apakah kebijakan pertanian pemerintah serta-merta bersalah?. Tidak, jika kita menggunakan perspektif demokrasi untuk menjawabnya.

Berkenalan Dengan Ideologi Developmentalisme

"... Lengesernya presiden soekarno dan tumbuhnya rezim orde baru merupakan sebuah awal kemenangan bagi developmentalisme di Indonesia...".


Developmentalisme merupakan teori pembangunan yang telah berkembang menjadi sebuah ideologi. Pada dasarnya developmentalisme disusun dari kata development dan isme, development  berasal dari development theory. Kemudian imbuhan -isme di belakang kata development menunjukan bahwa teori tersebut sangat kuat dan besar, sehingga banyak Negara berkembang di dunia mengadopsi tersebut.

Sejarah mengenai developmentalisme di awali  pasca perang dunia kedua, Negara-negara berkembang menjadi ladang pertempuran ideologis antara sosialisme dengan liberalisme. Sosialisme tumbuh subur dan liberalisme mulai kehilangan eksistensi. Di Indonesia, tumbuh suburnya sosialisme ditandai dengan kedekatan rezim orde lama dengan petinggi Partai Komunis Indonesia yang saat itu menganut aliran sosialisme garis keras. Indonesia juga mendeklarasikan poros Jakarta-peking dan memasukan ideologi sosialisme kedalam ideologi dasar negara. Para pakar sejarah ilmu politik mengenalnya dengan ideologi NASAKOM.

Melihat perkembangan sosialisme yang begitu subur di Negara-negara berkembang, Amerika dan sekutunya tidak tinggal diam. Presiden Harry S. Truman mengundang para pakar dalam sebuah diskusi di MIT (Massachusetts Institute of Technology) Amerika Serikat. Mereka berdiskusi dan menciptakan sebuah ideologi yang dibangun dari teori modernisme. Sebuah teori yang beranggapan bahwa manusia akan selalu berjalan linear dari tradisionalitas menjadi modern. Hingga saat ini ideologi tersebut dikenal dengan developmentalisme.

Pembangunan Ekonomi dan Moralitas Indonesia

Seperti orde baru, hingga saat ini pembangunan indonesia teryata masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai target utama. Peningkatan kesejahteraan pada kalangan atas masih dibaca mampu menjalankan skema tricke down effect untuk menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi pada kalangan menengah ke bawah. Demikian pula pemberantasan kemiskinan, hingga saat ini, masih diterjemahkan sebagai solusi utama untuk keluar dari berbagai masalah yang membelit bangsa ini. Pengangguran, kejahatan, buta huruf dan busung lapar, masih dilihat sebagai masalah yang dapat diselesaikan dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Namun apa yang terjadi?. Ternyata kenyataan berkata lain, skema tricke down effect tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan ternyata tidak di kuti dengan berkurangnya aksi korupsi dan terorisme di bangsa ini. Pembangunan ekonomi ternyata tidak serta merta memajukan pembangunan moralitas. Lagu iwan fals tetang “urusan moral biar kami cari sendiri” ternyata tidak sepenuhnya benar. Urusan moral masih menjadi tanggung jawab Negara. Mengapa negara?. Karena Negara telah mengabaikan pembangunan moralitas masyarakat untuk sekian lama pasca reformasi.

Eksistensi Pancasila Dalam Spektrum Kebijakan Publik Indonesia

Setelah reformasi dan menguatnya pemikiran tentang demokrasi, ideologi dasar yang sering dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik adalah ideologi-ideologi asing, seperti  modernisme, developmentalisme dan berbagai ideologi barat lainnya. Konsep-konsep tersebut sebenarnya baik, namun terkadang kurang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang ber-bhineka dan memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda.

Pengadopsian ideologi-ideologi asing tersebut telah membawa Indonesia menjauh dari pancasila. Kebijakan publik yang selama ini kita bangun ternyata belum mampu merepresentasikan nilai-nilai pancasila secara kaffah.

Kita semua mengetahui bahwa disaat robohnya atap SD di berbagai daerah, sama sekali tidak ada esensi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan pembangunan gedung baru DPR. Tidak ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kebijakan rekruitmen pegawai pemerintahan yang didasari oleh kolusi. Bahkan lebih mengenaskan lagi, tidak ada sila ketuhanan yang maha Esa dalam handphone wakil rakyat (para pembuat kebijakan publik) di DPR. “Lantas dengan dasar apa kebijakan publik yang selama ini disusun oleh para policy maker kita?”.

Filosofi Batik dalam Birokrasi: Sebuah Kajian Hermeuneutik

Pada masa kerajaan majapahit, batik dikenal sebagai salah satu atribut kelengkapan dalam sebuah ritual sebagai pakaian ataupun kain pembalut tubuh. Batik juga dapat melambangkan tingkatan status sosial dalam masyarakat jawa. Pada jaman dahulu, kalangan bangsawan kerajaan biasanya mengenakan batik dengan motif garuda sebagai simbol kekuatan dan kemewahan. Kalangan ningrat (darah biru) juga biasanya menggunakan batik dengan bahan kain sutra yang mengesankan kemewahan dan keagungan. Sedangkan kalangan rakyat jelata hanya menggunakan motif seadanya, seperti motif daun, binatang dan lain sebagainya.

Selain sebagai pertanda pranata sosial, corak batik juga merupakan simbol-simbol penuh makna yang memperlihatkan cara berfikir masyarakat pembuatnya. Dalam tataran budaya, ada beberapa motif batik yang dikenal makna filosofinya. Beberapa motif tersebut seperti :[1]

Peran capital trust dalam model kebijakan berbasis empowerment

   

Setelah runtuhnya Orde Baru pada masa transisional pasca reformasi, indonesia dilanda oleh krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah rendah pada masa tersebut. Suatu hal yang sangat rasional yang argumentatif apabila kita melihat track record pemerintahan yang pada saat itu, pemerintahan yang dilanda oleh berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat parah. KKN yang sudah sangat terorganisir dan sistematis di dalam pemerintahan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap jalannya roda pemerintahan.

Akibat langsung yang dapat kita lihat pada saat itu adalah timbulnya berbagai demonstrasi, kekerasan dan penjarahan oleh oknum-oknum tertentu dimana-mana. Demonstrasi dan kekerasan tersebut tak lain merupakan sebagai bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap jalannya roda pemerintahan yang di bangun oleh pemerintahan transisional pada masa itu. Masyarakat takut dan ragu menanamkan trust kepada pemerintah. Dan pemerintah pun menghadapi status quo, tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintahan.

Mimpiku Semalam Tentang BULOG

Stabilitas harga beras bagi Negara Indonesia merupakan isu penting yang harus di perhatikan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Hal ini karena beras merupakan makanan pokok yang di konsumsi masyarakat indonesia pada umumnya. Instabilitas terhadap harga beras dapat berdampak buruk pada stabilitas sosial-politik nasional yang sering diguncang oleh arus demontrasi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bakar minyak (BBM), pendidikan dan lain sebagainya.

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki legitimasi politik untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga beras di Indonesia memiliki lembaga khusus non-departemen yang bertugas menangani segala macam persoalan beras di Indonesia. Lembaga tersebut dinamakan BULOG. Sebuah lembaga yang selama ini menangani segala persoalan beras dari mulai menjaga stabilitas harga beras, menjaga stok dan sebagai wadah bagi petani untuk menjual hasil pertaniannya agar terhindar dari para tengkulak.

Sebagai sebuah lembaga yang bertugas menjaga stabilitas harga beras, BULOG seringkali menghadapi berbagai kendala dari segi ekonomi dan politik. BULOG sebagai lembaga non-departemen yang menjalankan mekanisme kegiatan jual-beli beras dari para petani kepada pasar, seringkali mengalami kerugian akibat biaya produksi yang melambung tinggi namun harga beras yang akan dijual kembali terus ditekan oleh pemerintah agar tidak naik.