Berkenalan Dengan Ideologi Developmentalisme

"... Lengesernya presiden soekarno dan tumbuhnya rezim orde baru merupakan sebuah awal kemenangan bagi developmentalisme di Indonesia...".


Developmentalisme merupakan teori pembangunan yang telah berkembang menjadi sebuah ideologi. Pada dasarnya developmentalisme disusun dari kata development dan isme, development  berasal dari development theory. Kemudian imbuhan -isme di belakang kata development menunjukan bahwa teori tersebut sangat kuat dan besar, sehingga banyak Negara berkembang di dunia mengadopsi tersebut.

Sejarah mengenai developmentalisme di awali  pasca perang dunia kedua, Negara-negara berkembang menjadi ladang pertempuran ideologis antara sosialisme dengan liberalisme. Sosialisme tumbuh subur dan liberalisme mulai kehilangan eksistensi. Di Indonesia, tumbuh suburnya sosialisme ditandai dengan kedekatan rezim orde lama dengan petinggi Partai Komunis Indonesia yang saat itu menganut aliran sosialisme garis keras. Indonesia juga mendeklarasikan poros Jakarta-peking dan memasukan ideologi sosialisme kedalam ideologi dasar negara. Para pakar sejarah ilmu politik mengenalnya dengan ideologi NASAKOM.

Melihat perkembangan sosialisme yang begitu subur di Negara-negara berkembang, Amerika dan sekutunya tidak tinggal diam. Presiden Harry S. Truman mengundang para pakar dalam sebuah diskusi di MIT (Massachusetts Institute of Technology) Amerika Serikat. Mereka berdiskusi dan menciptakan sebuah ideologi yang dibangun dari teori modernisme. Sebuah teori yang beranggapan bahwa manusia akan selalu berjalan linear dari tradisionalitas menjadi modern. Hingga saat ini ideologi tersebut dikenal dengan developmentalisme.

Masih adakah surga untuk jamanku?

Aku hidup di jaman, dimana ghibah dan fitnah dianggap sebagai diskusi publik..

Aku berjalan di trotoar demokrasi, dimana pengungkapan aib diterjemahkan sebagai transparansi..

Aku melihat di jaman, dimana para politikus bergembira disaat melihat saudaranya menderita..

Aku mendengar di jaman, dimana kebohongan ditebar sebagai pemoles muka..

Yaa rabb… Masih adakah surga untuk jamanku?

Pembangunan Ekonomi dan Moralitas Indonesia

Seperti orde baru, hingga saat ini pembangunan indonesia teryata masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai target utama. Peningkatan kesejahteraan pada kalangan atas masih dibaca mampu menjalankan skema tricke down effect untuk menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi pada kalangan menengah ke bawah. Demikian pula pemberantasan kemiskinan, hingga saat ini, masih diterjemahkan sebagai solusi utama untuk keluar dari berbagai masalah yang membelit bangsa ini. Pengangguran, kejahatan, buta huruf dan busung lapar, masih dilihat sebagai masalah yang dapat diselesaikan dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Namun apa yang terjadi?. Ternyata kenyataan berkata lain, skema tricke down effect tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan ternyata tidak di kuti dengan berkurangnya aksi korupsi dan terorisme di bangsa ini. Pembangunan ekonomi ternyata tidak serta merta memajukan pembangunan moralitas. Lagu iwan fals tetang “urusan moral biar kami cari sendiri” ternyata tidak sepenuhnya benar. Urusan moral masih menjadi tanggung jawab Negara. Mengapa negara?. Karena Negara telah mengabaikan pembangunan moralitas masyarakat untuk sekian lama pasca reformasi.

Eksistensi Pancasila Dalam Spektrum Kebijakan Publik Indonesia

Setelah reformasi dan menguatnya pemikiran tentang demokrasi, ideologi dasar yang sering dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik adalah ideologi-ideologi asing, seperti  modernisme, developmentalisme dan berbagai ideologi barat lainnya. Konsep-konsep tersebut sebenarnya baik, namun terkadang kurang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang ber-bhineka dan memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda.

Pengadopsian ideologi-ideologi asing tersebut telah membawa Indonesia menjauh dari pancasila. Kebijakan publik yang selama ini kita bangun ternyata belum mampu merepresentasikan nilai-nilai pancasila secara kaffah.

Kita semua mengetahui bahwa disaat robohnya atap SD di berbagai daerah, sama sekali tidak ada esensi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan pembangunan gedung baru DPR. Tidak ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kebijakan rekruitmen pegawai pemerintahan yang didasari oleh kolusi. Bahkan lebih mengenaskan lagi, tidak ada sila ketuhanan yang maha Esa dalam handphone wakil rakyat (para pembuat kebijakan publik) di DPR. “Lantas dengan dasar apa kebijakan publik yang selama ini disusun oleh para policy maker kita?”.